Digital Devices and Professionalism of Teachers

Selasa, 15 Desember 2009



Peranti Digital dan Profesionalisme Guru
Oleh AGUS SAKTI
Pernah dimuat di harian Malang Post, 30 November 2008


Di tengah konstelasi budaya informasi, bumi terasa semakin sesak dan menyempit. Dengan desain akselesarinya yang tinggi, mesin informasi atau teknologi informasi (TI) dapat menjangkau ke pelosok-pelosok negeri melalui beberapa program seperti program internet masuk desa yang telah dicanangkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu.
Internet dan wi-fi menjadi saluran cepat penghubung seluruh belahan bumi dan peradaban antar umat manusia di muka bumi. Bumi yang zaman Colombus masih dianggap penuh misteri, tak terjangkau, liar dipisah oleh samudera ganas, kini menjelma menjadi kecil. Hanya dengan bantuan jaringan internet bumi bisa dijangkau dengan sentuhan tangan.
Selain internet, masyarakat kita saat ini juga lebih suka memilih media teknologi (televisi) untuk menggali sebuah pengetahuan dan informasi dari pada membaca buku. Buku seakan tidak berdaya menghadapi ketangguhan televisi dan internet dalam melahirkan informasi yang lebih mudah diperoleh, singkat, dan lebih aktual (cepat).


Kita semua mengetahui bahwa televisi adalah salah satu produk kemajuan teknologi. Dan salah satu indikator dari teknologi adalah memudahkan manusia dan memberi kenyamanan secara instan. Mendapati sebuah informasi dari televisi adalah sebuah kemudahan dan kenyamanan.
Meskipun demikian, teknologi memendam potensi besar menggiring manusia ke dalam jurang nirmanusiawi, tidak kreatif, tidak kritis, dan pesimistis. Aldous Huxley berhemat bahwa dosa televisi yang paling besar bukan karena mengalihkan kemauan berpikir menjadi gelak tawa, melainkan karena televisi menyebabkan ketidaktahuan orang akan apa yang ditertawakan dan mengapa telah berhenti berpikir.
Perubahan tradisi
Zaman informasi yang menyediakan digitalisasi pada semua sudut kehidupan tampak berimbas ke dunia pendidikan. Teknologi telah merubah drastis tradisi belajar dari tradisi lisan ke tradisi cetak kemudian menjadi tradisi digital. Dalam tradisi lisan, citra digital digambarkan seorang guru dikelilingi murid-muridnya yang duduk bersila penuh takzim mendengar tuturan sang guru. Begitulah yang dilakukan Sokrates ketika mengajar muridnya di Athena, Yunani. Cara serupa dilakukan Isa Almasih di Jerussalem saat mengajari dua belas muridnya (Al Hawariyuun) ajaran kasih sayang.
Tradisi tutur lisan berubah drastis setelah Guternberg dari Meinz Jerman berhasil menciptakan mesin cetak. Para murid tidak lagi terikat dengan wibawa oral sang guru, tetapi sebaran buku hasil cetak menjangkau wilayah geografis yang jauh lebih luas daripada jangkauan tradisi lisan.
Kegagahan tradisi lisan akhirnya tak berdaya menghadapi keelokan tradisi cetak. Setelah teknologi informasi mampu menyediakan gambar, tulisan, suara dalam satu sajian multimedia tradisi cetak pun kini dinilai usang, dan berubahlah menjadi tradisi digital. Citra seorang pelajar di era ini akhirnya tidak lagi ditandai dengan kebekuan diri dalam menenggelamkan wajah ke halaman buku, tetapi menghadap ke layar monitor komputer. Citra lebih umum saat ini adalah mengotak-atik laptop di area-area yang ada saluran wi-fi.
Perubahan-perubahan itu adalah sebuah keniscayaan sejarah dan merupakan amanat kemajuan peradaban manusia. Yang mengkhawatirkan bersama adalah runtuhnya nilai kemanusiaan anak didik di tengah eforia perubahan budaya. Inilah tanggung jawab pedagogis guru dalam memandang anak didik sebagai pelaku sejarah, bukan obyek sejarah. Kecemasan ini dulu pernah dirasakan Sokrates. Kala itu Sokrates menilai tradisi tulis sebagai kultur baru.
Dalam bukunya, Phaedrus, Plato sang murid menjelaskan bagaimana gurunya menolak tulisan sebagaimana juga menolak lukisan, “Sesuatu yang mengerikan tentang tulisan dan kebenaran adalah seperti lukisan. Maksud saya, ciptaan-ciptaan dari seorang pelukis berdiri seperti makhluk-makhluk yang hidup, tetapi jika Anda menanyakan sesuatu, mereka tetap membisu. Dan begitu halnya dengan tulisan; barangkali Anda berpikir bahwa mereka berbicara seolah-olah mereka memiliki kecerdasan, tetapi bila Anda mengajukan pertanyaan dengan maksud memperoleh informasi tentang apa yang dikatakan, tulisan hanya menyediakan jawaban tunggal” (dalam: Postman dan Weidartner, Mengajar sebagai Aktivitas Subversiv, 2001: 276).
Sokrates tidak semata-mata menolak tulisan atau lukisan. Efek tulisan dan lukisan yang menghilangkan ruang dialog interpersonal antara guru dan murid itulah yang ditolak. Bagi Sokrates, dialog interpersonal adalah penyambung rasa kemanusiaan.
Jauh berabad-abad kemudian sepeninggal Sokrates, dalam konteks transisi budaya informasi, Jerome Bruner, pakar psikologi pendidikan dari Amerika Serikat, menyuarakan lagi apa yang dikhawatirkan Sokrates. Bruner tidak semata-mata menolak hadirnya teknologi informasi, namun efek dehumanisasi pada anak didik yang dibawa budaya informasi itu yang dikhawatirkannya.
Dalam The Culture of Education (1996), Bruner mengingatkan, di tengah dominannya penggunaan teknologi informasi berbasis komputer, dunia pendidikan akan menghadapi budaya baru: kultur komputasi. Menurut dia, komputerisme adalah semacan nalar dan sikap pendidikan yang menjejali anak didik dengan hutan informasi. Laku belajar direduksi menjadi kegiatan menumpuk informasi, tetapi alpa memaknainya, merefleksikan, dan mengaplikasikannya pada hidup berbudaya.
Kompetensi pedagosis
Di sisi lain, hadirnya teknologi informasi di dunia pendidikan Indonesia juga dapat menjadi media alternatif dalam pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar (KJM). Anak didik bisa memertajam nalar pengetahuannya melalui jendela internet. Guru bisa mengakses jurnal-jurnal ilmiah dalam dan luar negeri untuk menambah bahan ajar dan wacana lain ihwal hasil riset terkini.
Akan tetapi, romantisme mimpi seperti ini tidak boleh membuat seluruh sivitas akademika terlena. Supaya guru dan peserta didik tidak terjebak dalam kultur immobile dan tidak reflektif sebagaimana yang tersedia dalam software komputer mereka harus memiliki pemahaman terhadap hakikat pendidikan. Guru yang bijak selalu mengajak anak didiknya untuk selalu mewaspadai risiko kemanusiaan yang dibawa perubahan itu.
Selama ini pendidikan hanya mengusung nilai-nilai normativitas an-sich, nilai non-formal seperti pembentukan karakter, keterampilan, sikap, moral, etos, dan nasionalisme menjadi soft skill yang terabaikan dari peserta didik. Dalam kajian psikologi pendidikan, kasus seperti ini biasa diterjemahkan sebagai efek dehumanisasi peserta didik, dalam kaca mata Sokrates dikenal dengan runtuhnya nilai kemanusiaan. Bekal hidup yang kering dengan soft skill seperti ini akan menyulitkan anak didik di masa selanjutnya.
Oleh karena itu kita semua berharap para guru di Indonesia, terutama di Jawa Timur, memiliki kompetensi pedagogis, profesional, dan sosial yang nyata-nyata bisa dilaksanakan dalam praktik mengajar untuk mengantisipasi efek dehumanisasi dan teknologi informasi. Kapasitas seperti ini sejatinya menjadi sebuah idealisme, bukan sekadar kompetensi di atas sertifikat!

Baca lanjutannya ...

Embryo escort Young Researchers in East Java

Kamis, 03 Desember 2009


Mengawal Embrio Peneliti Muda Jawa Timur
Oleh AGUS SAKTI

Rasio peneliti di Indonesia berkisar 4,7% per 10.000 penduduk. Kita tertinggal jauh dengan Singapura, mereka memiliki jumlah peneliti 48,7% per 10.000 penduduk. Di negera Jepang, hampir semua warganya merupakan seorang peneliti. Sebab, ada sekitar 70,7% per 10.000 penduduk negeri matahari ini berprofesi sebagai peneliti. Ini menunjukkan betapa minat menjadi seorang peneliti di Indonesia terlampau kecil.
Kegiatan penelitian merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan sebuah ilmu. Sebaliknya, tanpa ada laku penelitian sebuah ilmu tidak akan berkembang dan cenderung mengalami stagnasi, mandek. Padahal, terbukanya kran globalisasi dan kemajuan teknologi menuntut banyak perubahan dan perkembangan di segala sektor kehidupan.

Tak terkecuali sektor pendidikan, keilmuan yang ada di dalamnya harus lebih adaptif dan relevan dengan kondisi riil saat ini. Kemandekan perkembangan keilmuan multidisiplin berkorelasi positif dengan tidak adanya postulat-postulat dan penemuan baru yang relevan dengan kondisi saat ini. Dalam hal ini, bukan berarti teori dan dalil-dalil keilmuan konvensional tidak lagi bermanfaat akan tetapi konsep teori yang sudah dianggap mapan sudah usang karena tidak lagi relevan dengan kenyataan yang terus berubah.
Jika dirilis lebih jauh ke belakang tentang pendidikan di Indonsia, sistematika pembekalan teori kepada peserta didik saat ini lebih banyak mengedepankan dimensi transfer ilmu (pengetahuan). Sebaliknya, aspek internalisasi dan amaliah (implementasi) belum banyak tergarap. Selain itu, model pendidikan saat ini memiliki orientasi terhadap peningkatan kualitas individu secara optimal dan mampu berkompetisi dengan yang lain. Akan tetapi, nilai-nilai kooperatif dan kolaboratif sebagai karakteristik dari masyarakat paguyuban (gameinschaft) sudah mulai ditinggalkan.
Dalam sebuah logika filsafat progressivisme hal ini dikenal dengan tipologi kehidupan modernis. Akan tetapi, lebih menonjolkan aspek individual dan acuh terhadap tanggung jawab masyarakat. Dalam konsep pendidikan yang humanis, hal tersebut tidak berbeda jauh dengan model learning to know, learning to do, learning to be, dan tidak mengarah pada learning to live together. Oleh karena itu, selain melakukan proses implementasi sebuah teori, aksi penelitian sejatinya memiliki kontribusi besar sebagai investasi sosial. Sebab, belajar untuk hidup bersama tidak bisa mengabaikan nilai-nilai kooperatif dan kolaboratif. Dan nilai tersebut merupakan salah satu bagian pembelajaran dalam sebuah penelitian.
Rasio peneliti
Proporsi peneliti di negara kita memang sangat sedikit jika dibandingkan dengan negara lain. Dr. Zaenal Fanani, Dosen Pascasarjana Unair, Surabaya, menjelaskan bahwa rasio peneliti di Indonesia hanya 4,7% per 10.000 penduduk. Satu peringkat di atasnya ada Korea Selatan, terdapat 29,2% dengan rasio yang sama. Negara tetangga, Singapura, memiliki 48,7% jumlah peneliti, dan negeri matahari, Jepang, memiliki daya beda yang teramat jauh dengan negara kita, 70,7% jumlah peneliti dari 10.000 penduduk.
Betapa rendahnya jumlah peneliti di negeri ini. Padahal, seiring berlangsungnya arus globalisasi perkembangan di semua sektor terus meningkat, termasuk keilmuan. Rendahnya jumlah peneliti saat ini berkorelasi signifikan dengan kulitas sumber daya manusia. Asumsi jumlah peneliti yang rendah di Indonesia juga dipengaruhi oleh sumbangsih pemerintah dalam pengeluaran alokasi dana penelitian melalui APBN. Asumsi dana penelitian di Indonesia sebesar 0,05% dari rasio APBN, ini merupakan salah satu pengaruh besar terhadap rendahnya jumlah peneliti. Kita tertinggal dengan Jepang, mereka memiliki asumsi pendanaan 3,1% dari rasio APBN.
Rendahnya jumlah peneliti dan minimnya asumsi dana penelitian dari negara merupakan sebuah hambatan pragmatis. Sejatinya, secara ideologis hal tersebut tidak terlalu prinsip, sebab banyak jalan menuju roma. Di Korea Selatan, 80% sumber pendanaan penelitian dibiayai oleh pihak swasta, 16% oleh negara dan sisanya secara mandiri. Pertanyaannya, seberapa besar minat sivitas akademika melakukan sebuah penelitian?
Peran mahasiswa
Mahasiswa sebagai agent of social control memiliki kewajiban untuk merencanakan dan meregulasi serta merekomendasikan solusi terbaik demi teciptanya tatanan masyarakat. Sebagai agent of change seharusnya mahasiswa peka terhadap beberapa perubahan dan fenomena kehidupan. Termasuk di antaranya ihwal penelitian ilmiah dalam atmosfer keilmuan. Penelitian yang dimaksud tidak bersifat temporal seperti pembuatan skripsi, tesis maupun disertasi. Akan tetapi, upaya penelitian yang dilakukan mahasiswa diharapkan berlangsung secara eksidental, kontinu dan berkesinambungan.
Untuk mendukung upaya penelitian yang dulakukan mahasiswa dibutuhkan sebuah wadah struktural yang mampu mengakomodir beberapa kebutuhan mereka. Kebutuhan itu di antaranya adalah fasilitas, pemahaman terhadap batasan-batasan penelitian dan jaringan atau networking, bahkan jika perlu harus menciptakan iklim kompetisi di antara sesama mahasiswa. Dalam bahasa yang lebih sederhana, mahasiswa membutuhkan unit kegiatan yang fokus menggarap sebuah penelitian.
Di Jawa Timur sendiri ada beberapa jumlah unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang fokus dan membawa orientasi organisasinya sebagai sebuah struktur organisasi yang berproses dalam dunia penelitian. Forum Diskusi Mahasiswa Penalaran (Fordimapelar) Universitas Airlangga, Unit Kegiatan Ilmiah Mahasiswa (UKIM) Universitas Negeri Surabaya, Forum Diskusi Mahasiswa Penalaran (Fordimapelar) Universitas Brawijaya, Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengmbangan Mahasiswa (LKP2M) UIN Malang dan Kelompok Studi Penelitian Ekonomi (KSPE) Universitas Negeri Jember.
Unit kegiatan mahasiswa yang terdapat pada beberapa perguruan tinggi di Jawa Timur tersebut merupakan media kawah candradimuka para peneliti muda. Ini merupakan sinyal positif yang seharusnya direspon pemerintah melalui departemen riset dan teknologi serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Spirit ini merupakan upaya untuk mengembangkan keilmuan lebih optimal di wilayah Jatim. Dengan adanya kegiatan penelitian mahasiswa yang massif, bisa jadi Jatim menjadi pintu gerbang lahirnya para cendekia, ilmuan dan gudang pengetahuan. (*)

Baca lanjutannya ...

I n i c i o


Oleh AGUS SAKTI
Sebuah permulaan mulai dititikkan. Berharap tak kembali rapuh seperti legenda beberapa teman yang kandas diterpa gugatan emosi yang tak terperikan. Apalagi hanya mendongeng di malamnya pikiran. Sebuah permulaan mulai dititikan. Berharap terus melahirkan titik-titik yang menyeruak bak arus air berjuang menemukan derajat rendah sebuah dataran. Membenrontak. Menapaki jalan terjal cemooh dan cibiran dari titik yang lain. Sebuah permulan benar-benar dititikkan. Mulai detik ini. Berharap tak mendongeng, tapi mencipta dongen. Sebuah permulaan. i n i c i o . . . !

Baca lanjutannya ...

érudits modérés de trace



Jejak Ulama Moderat
Oleh AGUS SAKTI

Dalam narasi klasik historiografi pemuka agama di Indonesia, kita tidak sering mendengar adanya rohaniawan (agamawan) yang bersahabat karib dengan ilmu pengetahuan umum. Lingkungan keberagamaan yang mereka ciptakan memang berhasil membentuk pribadi yang alim, tapi kaku. Tidak moderat. Bahkan, bukan sebuah kekeliruan jika kita melihat adanya tokoh agama yang sengaja berdistansi jauh dengan sepak terjang pengetahuan.
Di agama Islam, kita mengenal kyai sebagai sosok agamawan yang diagungkan kedudukannya. Dalam komunitas santri, kyai merupakan sosok pribadi unggul, memiliki keagungan akhlak, dan kedalaman spiritual. Namun, dicermati dari sisi yang lain, kyai bukanlah sosok yang integratif. Kyai tidak mumpuni berbicara masalah sains, apalagi ihwal hukum dan tata negara.
Jika kita menemukan agamawan yang mampu mengawinkan ide kesejajaran antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan, bisa jadi, ini merupakan sebuah perbandingan dalam skala tertentu, langka. Hal inilah yang akan kita rasakan ketika menguliti sepak terjang Moh. Tolchah Mansoer. Doktor pertama keilmuan hukun dan Tata Negara Universitas Gadjah Mada ini juga dikenal sebagaik sosok agamawan tulen.
Sebagai pribadi akademisi, Mansoer merupakan pakar Hukum dan Tata Negara di UGM. Di kancah nasional, namanya tercatat dalam deretan pakar Hukum Tata Negara generasi kedua, segenarasi dengan Prof. Dr. Ismail Suny, SH., Prof. Dr. Sri Sumantri, SH., dan Prof. Dr. Harun al-Rasyid, SH (hlm. 204-205).
Sedangkan sebagai sosok agamawan, ia merupakan sosok seorang kyai. Dalam buku ini dijelaskan bahwa Mansoer beraliansi dengan organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai kyai, Mansoer meyebarkan ilmu agama. Tak jarang pula ia memberi ceramah dan khotbah dalam majelis ilmu.
Mansoer dikenal sebagai pribadi yang berhasil menyandingkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum dengan ”akur”. Potensi ini membuatnya memiliki pandangan kebangsaan nasionalisme-religius.
Hal tersebut dapat kita buktikan ketika ia mengatakan bahwa UUD 1945 yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuhnya, sudah cukup bagi umat Islam Indonesia untuk mengembangkan segala cita-cita dan aspiransinya (hlm 208). Mansoer mengetahui dengan jelas bahwa Pancasila dan UUD 1945 memberikan ruang bagi umat Islam untuk menjalankan kewajiban syariatnya setelah mengetahui dan substansi dari konstitusi dan aspirasi yang berkembang di kalangan umat Islam.
Aspirasi umat Islam bisa direalisasikan melalui perwakilannya di parlemen dan pemerintah untuk mengatur dan melindungi umat Islam dalam menjalankan agamanya. Dari gejala ini kita bisa mengetahui, melalui kapabilitasnya, Mansoer juga fokus ngurusi umat Islam, terutama warga nahdliyin.
Buku ini menguraikan bagaimana biografi sosok ulama integratif (intelektual-kyai) calon Menteri Agama RI menggantikan Ahmad Dahlan ini secara kronologis. Sepak terjangnya di kancah politik juga berhasil dihadirkan di dalam buku ini dengan rangkaian bahasa yang tidak menyusakan untuk dipahami.
Sebagai representasi ulama dan kader NU, buku ini bisa dijadikan referensi tambahan bagi pengamat politik dan agama menjelang Muktamar ke-32 NU di Makasar. Selamat membaca. (*)

Judul Buku : KH. Moh. Tolchah Mansur; Biografi Profesor NU yang Terlupakan
Penulis : Caswiyono Rusydie Cakrawangsa, dkk.
Penerbit : Pustaka Pesantren—Yogyakarta
Cetakan : Oktober 2009
Tebal : xxxvi + 290 halaman
Dimuat di Harian Duta Masyarakat pada Ahad, 15 November 2009

Baca lanjutannya ...

Réaliser "Commonwealth" Man

Minggu, 29 November 2009

Mewujudkan ”Persemakmuran” Manusia



Oleh AGUS SAKTI

Judul Buku : Kaum Miskin Bersatulah
Pengarang : Eko Prasetyo
Penerbit : Resist Book—Yogyakarta
Cetakan : I, Maret 2009
Tebal : 218 halaman

Salah kaprah. Ya, inilah kata yang pantas untuk disemayamkan pada penelitian yang tergesa-gesa menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi lantaran manusia tidak produktif. Sekilas tanpa penjelasan yang memadai kita akan mudah mengamini konklusi ini. Tapi, jika melihat klausul realita yang ada, kita akan memilih sikap yang lain. Bahkan berseberangan dengan itu. Dalam kritik sejarah, kesimpulan tadi merupakan dampak dari paham positivistik yang menjadikan manusia (subjek) berdistansi dengan fakta sosial (objek).
Mari kita kroscek, bukankah jika kita melihat petani yang rela bangun pagi, menyaingi kokok ayam jantan, untuk mengairi sawah hingga bedug berkumandang layak dikatakan tidak produktif? Apakah pedagang pasar yang membuka standnya mulai jam sepuluh malam hingga jam duabelas siang juga bisa dilabeli status tidak produktif? Sejatinya, kemiskinan merupakan dampak dari minimnya lapangan pekerjaan. Rangkaian kata yang tersusun di buku Kaum Miskin Bersatulah ini secara implisit meneriakkan bahwa seharusnya birokrasi bertanggung jawab dengan tragedi kemiskinan ini.
Dalam sebuah aturan negara, kita akan menemukan bahwa orang miskin merupakan tanggung jawab negara. Sementara pada kenyataannya, negara masih gagap mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan kaum miskin yang keberadaannya amat menggenaskan. Betapa tidak, status mereka kerap dimarginalkan, akses pendidikan dikebiri, akses kesehatan dibatasi, tak jarang mereka juga mengalami kriminalisasi hak-hak publik (public rights). Dalam proyek politik, nama mereka merupakan senjata paling ampuh untuk mengegolkan proposal. Sungguh ironis, mereka ”disiksa” oleh saudara sendiri.
Keberadaan sebuah negara yang tidak berkontribusi signifikan terhadap keberadaan masyarakat miskin justru terkesan seperti ”memeliharanya”. Kehadiran investor asing yang hanya menjadikan pribumi sebagai buruh pabrik merupakan salah satu potret yang bisa ditampilkan. Demikian halnya dengan minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia berelasi pada pendapatan, produktivitas, dan investasi masyarakat justru ”dirawat” keberadaannya oleh negara.
Sejarah kemiskinan
Jika dilacak melalui narasi sejarah, kemiskinan merupakan dampak dari kemegahan arus globalisasi. ”Perayaan” arus globalisasi yang mengagungkan ilmu pengetahuan telah mampu membawa lokomotif peradaban manusia menuju pencerahan. Ini dimulai sejak revolusi industri di Inggris yang menemukan mesin-mesin canggih. Dengan mesin itu, manusia semakin pintar, cerdas, cepat, lincah, cekatan, dan dimudahkan. Semua sisi kehidupan dimanjakan dengan pelayanan teknologi.
Kegagahan globalisasi disponsori oleh kapitalisme yang menempatkan modal sebagai pilar utama sebuah peradaban. Dinamika kehidupan ditentukan oleh tinggi-rendahnya modal kapital. Ini menjadi ”jargon” utama dunia saat ini. Beriringan dengan itu, jargon tersebut membuat gaung yang penuh dengan kisah heroik, tentang keberhasilan, narasi kesuksesan manusia dan kemajuan peradaban. Padahal, kisah tersebut melahirkan kisah lain yang tak kalah heroiknya. Di balik kisah ”kemenangan” itu, ada tragedi kemanusiaan yang amat tragis. Mereka yang kalah akan terpinggirkan, teralienasi, dan tidak lolos ujian globlasisasi. Itulah kaum miskin.
Serupa dengan buku ini, Samir Amin dalam Capitalism the Age of Globalization (1997), menjelaskan bahwa globalisasi sejatinya telah menciptakan dunia keempat yang begitu suram dan mencekam. Dunia inilah yang tempati oleh negera berkembang, seperti Indonesia, yang masih mengatur nafas untuk mengejar keelokan sayap keberhasilan negara Eropa (barat).
Dalam kajain materialisme Karl Marx, kita mengenal tahap kapitalistik sebagai salah satu aspek pendorong sejarah. Tahap ini ditandai dengan perayaan hingar-bingar produksi masal yang tersubsistem dalam revolusi industri (teknologi), modal, dan sumber daya alam (SDA) yang pada akhirnya ketiga pilar ini membentuk sebuah sistem yang kita kenal dengan sistem kapitalistik. Pada wilayah praktik, sistem ini melahirkan efek polarisasi yang membuat kesatuan masyarakat terdikotomi. Dari sini akhirnya kita mengenal masyarakat borjuis; yaitu mereka yang berpunya (memiliki modal) dan memiliki alat produksi (teknologi).
Kelompok kedua efek polarisasi sistem kapitalistik adalah hadirnya masyarakat proletar yang menjadi pendukung ”keberadaan” kaum borjuis. Proletar inilah representasi dari masyarakat miskin. Dalam pencaturan kapitalisme, masyarakat miskin merupakan lahan basah untuk dieksploitasi tenaganya sebagai buruh. Akses kehidupannya menjadi terbatas lantaran modal kapital yang dimiliki proletar amat minim. Pada tahapan selanjutnya, dengan sendirinya mereka akan terjangkit penyakit berbahaya; aliensi. Masyarakat yang teralienasi merasa tidak memiliki makna kecuali hidup di bawah dominasi borjuis.
Kemiskinan di Indonesia
Dalam narasi sejarah, Indonesia merupakan negara koloni. Salah satu ciri negara koloni adalah ketersediaan SDA yang melimpah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, SDA yang ada di negara-negara Eropa kala itu cukup tiris, terbatas. Untuk menjaga keberlangsungan sistem kapitalisme, negera-negara itu harus mengekspansikan wilayahnya demi mendapatkan SDA. Tidak hanya Indonesia, negara-negara tertinggal yang tidak memiliki modal dan teknologi tetapi menyediakan SDA yang melimpah merupakan lahan basah yang untuk memanjakan sistem kapitalisme yang mulai ”kehausan”.
Jika Lenin mengetengahkan bahwa kolonialisme yang terjadi merupakan kapitalisme jilid II, buku ini membahasakannya dengan versi serupa tapi berbeda; kolonialisme adalah awal kemiskinan. Indonesia sebagai negara koloni memiliki struktur sosial, politik, dan ekonomi yang merepresentasikan dominasi modal kapital. Ini juga melahirkan polarisasi; yaitu colonized (kaum miskin) dan colonizer (pemiliki modal kapital).
Spirit yang ditulis dalam buku ini memiliki kemiripan dengan buku Dialektik der Aufklarung (1932) karya Thedor W Adorno dan Max Horkheimer yang diterjemahkan menjadi Dialectic of Enlightment (1987). Buku ini memimpikan kesetaraan (equality) yang berwujud pada emansipasi kaum miskin. Adorno dan Horkheimer dalam buku terebut menulis dua alternatif untuk mencapai persemakmuran itu; upaya subversif (versi yang berbeda dari mainstream) dan praksis emansipatoris.
Solusi kedua memberi jawaban bahwa jika masyarakat menginginkan kesetaraan dan pembebasan pada kaum miskin maka mereka harus netral dan menjadi satu bagian dari fakta sosial yang timpang (kaum miskin). Kesatuan ini mirip dengan gerakan AoP; sebuah kumpulan orang miskin dengan segala peluh yang memimpikan sebuah perubahan. AoP merupakan organ yang bertindak, bergerak dan memutuskan untuk maju melawan pemerintah atas kebijakannya yang menyengsarakan kaum miskin (hlm. 132). Pemerintah akhirnya menyerah dan berjanji mengabulkan permintaan mereka.
Buku ini merupakan salah satu bagian dari buku-buku propaganda. Seperti quote yang tercantum di cover belakang dengan mengutip suara John Steinbeck; Kapan saja orang berjuang supaya yang lapar bisa makan, aku akan berada di sana. Di balik itu, buku ini merupakan obat dari beberapa analisis, sabda politik, dan kegiatan sosial lainnya yang sudah saatnya menemukan endingnya. Semuanya butuh kesatuan dan perjuangan, sebagaimana apa ditulis Eko Prasetyo, Kaum Miskin, Bersatulah! (*)

Baca lanjutannya ...